Meniti Jalan Sang Fahri...

I. Demokrasi dan Partai Politik

Sebelum bahas golput, kita bahas dulu ya demokrsi dan parpol.

Terjadi berbedaan pandangan di kalangan ulama tentang bolehnya partai politik dalam bingkai demokrasi. Masih menjadi perdebatan tentang legalitas partai politik; bid’ah, haram, ataukah boleh?

Bagi saya, hal ini adalah rahmat “ikhtilaf fi ummati rahmat”. Karena ini adalah perbedaan furu’, bukan ushul. Seperti pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradhawi bahwa rahmat yang dimaksud adalah dalam ranah furu’[1]. Karenanya. masing-masing ulama berhak berijtihad terhadap masalah ini. Tidak boleh memaksakan pendapat terhadap yang lainnya. Satu sama lain seharusnya mengingat bahwa seandainya pendapatnya salah, Allah ‘Azza wa Jalla hargai dengan satu pahala, jika benar dua pahala. Allah   masih menghargai kesalahan sebuah ijtihad dengan satu pahala. 

Isu bid’ah Partai Politik
                Sementara kalangan ada yang berpendapat  partai politik bid’ah. Apakah partai politik bid’ah? Sebelumnya menjawab pertanyaan ini, baiknya kita memahami dengan baik tentang bid’ah, sebab kesalahan definisi membawa kesalahan dalam sikap.

Secara bahasa, bid’ah adalah: 

ما أحدث على غير مثلا سابق   

“Hal  baru yang dibuat  tidak memiliki contoh sebelumnya”[2]
 
 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan bahawa  bid’ah adalah apa yang tidak disyariatkan Allah dan Rasul-Nya; yaitu apa yang tidak diperintahkan untuk berbuat dan beramal dengannya, tidak perintah wajib, tidak pula sunnah.[3]

Syaikhul Islam juga berkata, “Bid’ah adalah apa-apa yang menyelisihi Al Qur’an, As Sunnah dan ijma’  umat pendahulu, berupa perkara i’tiqad dan ibadah-ibadah seperti perkataan khawarij, rafidhah, qadariyah, jahmiyah, dan orang-orang yang beribadah dengan menari, bermusik di dalam mesjid .

Kesimpulannya, bid’ah yang dilarang dalam  Islam adalah perbuatan yang baru dalam perkara agama seperti aqidah dan ritual ibadah, yang belum ada contoh sebelumnya dalam Al Qur’an dan As Sunnah, baik terhukum wajib atau sunah. Arti lainnya, bid’ah adalah ritual yang disisipkan kedalam Islam, padahal bukan dari Islam.

Maka, inovasi dalam urusan dunia bukanlah bid’ah dalam syariat yang statusnya terlarang. Justru dalam urusan dunia yang selalu berkembang dan fleksibel, Islam memberikan keluasan dan keluwesan, kecuali ditemukan dalil pelarangannya.  Nah, partai politik bukanlah urusan aqidah dan ritual ibadah, ia hanyalah sarana dunia bagi manusia untuk berserikat dan berkumpul, sebagaimana perkumpulan lainnya.

Partai politik  adalah bid’ah, yaitu bid’ah dalam artian lughah (bahasa) sebab memang ia adalah baru, sebagaimana yayasan, lasykar jihad, kelompok diskusi, lembaga fatwa, klub sepak bola, darma wanita, pramuka, organisasi, dan lain-lain.

Masalah partai –dan masalah perkumpulan manusia lainnya- juga bukanlah hal terlarang, sesuai kaidah syara’ ;

    كل أشياء الإباحة إلا ما ورد عن الشريع تحرمه   

“Segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalilnya dari pembuat syariat yang ,melarangnya.”

Inilah kaidah dalam menyikapi perkembangan kehidupan dunia. Maka, datangkanlah satu saja dalil dari  Al Qur’an dan Al Hadits yang melarang keberadaannya. Selama belum ditemukan dalilnya, maka harus kembali ke hukum asal segala sesuatu (bara’atul ashliyah) yaitu boleh (mubah). Berbeda halnya dengan perkara ibadah khusus, yang kaidahnya justru hukumnya haram jika tidak memiliki landasan dari Al Qur’an dan Al Hadits.
 


II. Kajian Fiqh  Prioritas (فقه الأولاويات)   

Fiqh Muwazanat[4] (فقه الموازنات).
Dalam menimbang wacana perpolitikan nasional, satu hal yang tidak dapat dinafikan adalah fiqh muwazanat (pertimbangan) . Fiqh ini bisa menimbang  dua perkara yang kita tidak dapat menghindarinya dan harus memilih salah satu dari keduanya.

Peran  terpenting  yang dapat dilakukan oleh fiqh pertimbangan  ialah:
1)      Memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan yang disyariatkan.
2)      Memberikan pertimbangan antara berbagai bentuk kerusakan, madharat, dan kejahatan yang dilarang oleh agama.
3)      Memberikan pertimbangan antara maslahat dan kerusakan, antara kebaikan dan kejelekan apabila dua hal yang bertentangan ini bertemu satu sama lain.

       Pertimbangan Antar Mudharat[5]

Volume, intensitas, dan bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan dan madharat itu berbeda-beda tingkatannya. Atas dasar inilah, para  fuqaha  menetapkan  sejumlah  kaidah  yang baku mengenai hukum yang penting; antara lain.

1.      Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan.
2.      Suatu bahaya sedapat mungkin harus disingkirkan.
3.      Suatu bahaya tidak boleh disingkirkan dengan bahaya yang sepadan atau yang lebih besar.
4.      Bahaya yang lebih ringan, dibandingkan dengan bahaya lainnya yang mesti dipilih, boleh dilakukan
5.     Bahaya yang lebih ringan boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang lebih besar.
6.      Bahaya yang bersifat khusus boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang sifatnya lebih luas dan umum

Pertimbangan Antara Maslahat dan Kerusakan Bila keduanya Bertemu[6]

Kalau  misalnya  kerusakannya dirasakan lebih banyak dan lebih berat dalam suatu perkara  dibandingkan  dengan  manfaat  yang terkandung   di  dalamnya,  maka  perkara  seperti  ini  mesti dicegah,  karena  kerusakan  lebih   banyak,   kita   terpaksa mengabaikan  sedikit  manfaat  yang  terkandung  di  dalamnya. Keputusan  ini  didasarkan  kepada  apa  yang  dikatakan  oleh al-Qur'an  al-Karim sehubungan dengan hukum khamar dan berjudi ketika  dia  memberikan  jawaban  terhadap  orang-orang   yang bertanya mengenai kedua hal itu:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir  (Q.S.Al-Baqarah [2]: 219)

Sebaliknya, apabila dalam suatu perkara terdapat manfaat  yang lebih  besar,  maka
 perkara  itu  boleh  dilakukan, sedangkan kerusakan kecil yang ada padanya dapat  diabaikan. 

Di  antara kaidah penting dalam hal ini ialah:

1.      Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat.
2.      Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh, kemaslahatan yang lebih besar.
3.      Kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi kemaslahatan yang sifatnya berkesinambungan. "
4.      Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya.

Fiqh Prioritas dalam Bidang  Politik

Rujukan politik Islam terkemuka adalah kitab karangan Ibnu Taimiyyah yang sangat monumental  yakni   As-siyasah Asy-Syariyyah fi Ishlahi  Ar-ra’i wa Ra’iyah ( Politik Ketatanegaran menurut Islam Guna  Perbaikan Pemimpn dan Rakyat).

Menurut Ibnu Taimiyyah, ada dua jenis amanah yang dibebankan pada  pemimpin, yakni amanat kepemimpinan dan amanat harta.[7]

Dalam melaksanakan amanat kepemimpinan itu ada empat hal yang perlu diperhatikan:

   1. Kepemimpian harus memakai tenaga yang lebih patut (ashlah). Menempatkan segala urusan kaum muslimin kepada orang-orang yang  patut untuk jabatan itu merupakan kewajiban  setiap pemerintah. Pemerintah wajib terlebih dahulu meneliti orang yang sebenarnya berhak menjadi pemimpin, yang akan menjadi wakil-wakil di seluruh daerah, mereka adalah pembesar-pembesar yang akan menjadi wakil pemegang kekuasaan, para hakim dan jaksa, pembesar militer, komandan-komandan pasukan yang kecil maupun kasatuan  yang besar, pengawas keuangan yang terdiri dari  menteri dan sekretaris Negara, dan petugas zakat.

   2. Memilih yang lebih  utama (afdhal). Kadang-kadang berdasarkan  ukuran yang ideal (ashlah) tidak ditemukan orang yang pantas untuk menduduki suatu jabatan, untuk itulah  dipilih orang yang lebih utama (afdhal). Apabila ini telah dilakukan dengan usaha yang cermat, dan seseorang  telah menduduki jabatan tersebut dengan haknya, maka sesungguhnya  ia telah menunaikan amanat dan kewajibannya dan telah duduk dalam jabatan sebagai pemimpin yang berlaku adil dalam pandangan Allah.

Pemimpin harus memiliki dua rukun, yakni kekuatan dan  amanah. Hal ini berdasarkan surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash [28]:26).

Kekuatan dalam  lapangan kepemimpian harus  menurut ketentuan di bidangnya pula. Kekautan dalam  berperang misalnya, adalah kembali kepada keberanian untuk mati, mau tampil ke medan  perang serta pintar melakukan strategi.

Amanah berpangkal takut kepada Allah dan bahwa ayat-ayat Allah itu tidak boleh diperjualbelikan dengan harga yang sedikit. Amanah juga berpangkal pada rasa takut  terhadap sesama manusia.

   3. Pilihan antara kekuatan dan amanah. Amat jarang ditemukan orang yang memiliki kekuatan dan amanah secara terpadu. Maka perlulah menempatkan orang yang cocok dengan kedudukannya. Apabila ada dua orang  laki-laki satu diantaranya lebih besar amanah dan satunya lagi lebih besar kekuatannya, maka dipilih mana yang lebih bermanfaat untuk jabatannya dan paling sedikit resikonya.

Menurut Taimiyyah, seorang pemimpin  besar bila memiliki watak yang lunak, maka wakil sepantasnya orang yang memiliki watak sebalikya, supaya terjadi perimbangan.

   4. Mengenai yang lebih maslahat dan cara untuk mencapai kesempurnaannya. Mengenal mana yang lebih baik harus  mendapat perhatian  dan itu hanya dapat disempurnakan dengan mengetahui  maksud pemimpin  dan mengetahui pula metode yang dimaksud. Apabila telah diketahui tujuan-tujuan dan jalan-jalan itu, niscaya akan sempurnalah segala urusan.



III. Akhirnya….Tentang Golput

Bagi yang memandang siyasi dari kejauhan, akan cenderung  menyoroti sisi kemubaziran proses politik yang memerlukan biaya mahal, kemudian cenderung untuk meninggalkan dunia politik, cenderung mengikuti pikiran pribadinya dan menyeru agar  tidak memaksakan diri terlibat dalam dunia politik

Agar kita bisa menimbang  dengan benar, lebih lajut  perhatikan hadits Nabi:
“Orang mukmin yang  bergaul dengan manusia dan bersabar atas ganguan (dampak negative) mereka, lebih baik dari pada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gannguan mereka’ (HR Tirmidzi, Ibnu Majah).

Mari kita saksikan pendapat Ibnu Taimyyah dalam masalah  musyarakah:

“Bahwa  syariat datang untuk  menghasilkan maslahat dan kesempurnaannya, menghilangkan dan meminimalisir kerusakan. Syariat lebih mengutamakan dan menguatkan kebaikan yang lebih besar di antara  dua kebaikan (jika harus memilih salah satunya) dan mendukung keburukan yang lebih ringan diantara dua keburukan (jika harus memilih  salah satunya), lalu memilih dan mengambil yang paling  maslahat dengan mengabaikan yang lebih rendah, dan menghilangkan yang lebih besar mudharatnya dengan menanggung resiko yang lebih rendah dan ringan…”

Maka, memperhatikan keterangan yang telah dipaparkan di atas, saya simpulkan bahwa    golput dalam konteks politik masa kini adalah tidak tepat. Menurut saya, kita tidak hidup pada masa fir'aun atau Raja dzalim lainnya. Pilihanya bukan Firaun dan Namrudz.

Di sini ( Indonesia ) pilihannya adalah sesama muslim, yang meski punya kekurangan namun masih berafiliasi pada agama Islam (setidaknya mereka bersayahadat) . Dalam pilpres nanti, kalo misalnya calonnya Cuma Megawati dan Wiranto (sama-sama mudharat) maka dicari dari keduanya yang mudharatnya paling sedikit….gitu…… Jadi kaidah fiqh muwazanat nya dipakai……



[1] Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, "Fikih Taysir; Metode Praktis Mempelajari Fikih" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hal. 71.

[2] Kamus Al Munjid fil Lughah wa A’lam, hal. 29

[3]Majmu’ al Fatawa, 4/107-108

[4] Dr. Yusuf Al Qardhawy,  “Fiqh Prioritas”  ( Jakarta: Robbani Press, 1996).

[5] ibid.

[6] ibid.

[7]  Ibnu Taimiyyah, “As-Siyah ASyar’iyyah”, Cairo , 1951, hal. 172.